Jumat, 25 Juni 2010

Reformer Menggugat Inlander

Judul Buku: Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia
Penulis: Mohammad Amien Rais
Penerbit: PPSK Press
Cetakan: ekstra, 2008
Tebal: 298+xviii halaman

Kolonialisasi yang dipraktikkan selama 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia nampaknya tidak pernah membuatnya jera dan berusaha merdeka secara paripurna, sebaliknya perilaku elitnya seolah merindukan masa tergelap dalam sejarah Indonesia tersebut. Gelagat ini setidaknya tercermin dari beberapa transaksi ekonomi, maupun politik, yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan beberapa korporasi asing.

Menariknya, praktik tersebut justru bukan terjadi pada masa konsolidasi, Orde Lama, maupun hanya pada masa Orde Baru yang identik dengan era ketertutupan penuh praktik manipulatif terhadap rakyat, “kegilaan” ini justru terus langgeng hingga pada masa keterbukaan, Reformasi. Modus operandinya jauh lebih canggih daripada masa-masa sebelumnya. Dulu dengan moncong senjata, kini lewat iklan media massa. Dulu kolonialisasi, kini globalisasi.

Kolonialisme bercirikan tiga hal: pertama, ada kesenjangan kemakmuran antara negara penjajah dan yang terjajah. Kedua, hubungan antara keduanya bersifat eksploitatif dan menindas. Ketiga, negara terjajah, sebagai pihak yang lemah, kehilangan kedaulatan dalam arti luas. (hlm. 20-21). Ketiga ciri tersebut selaras dengan realitas globalisasi ekonomi dewasa ini, tidak mengherankan apabila Bung Karno jauh-jauh hari telah menyamakan globalisasi ini dengan neo-kolonialisme.

Sejatinya imperialisme ekonomi ini tidak akan mampu leluasa menerjang batas-batas nasionalitas dan otonomi suatu bangsa, tanpa didukung oleh proes pembusukan dari dalam bangsa itu sendiri. Pembusukan tersebut dalam konteks Indonesia berupa sikap mental pemimpinnya yang tidak mandiri, suka berhutang dan senang menggantungkan masa depan bangsanya kepada lembaga-lembaga yang notabene bertujuan melanggengkan imperialisme tersebut.

Lembaga-lembaga seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank dan World Trade Organization (WTO) tidak lebih merupakan lembaga-lembaga reinkarnasi dari VOC era kolonialisme. Bedanya kolonialisme dikendalikan di daratan Eropa, sedangkan globalisasi kini lebih tersentralisasi di Amerika Serikat dengan istilah Pax Americana.

Pax Americana sendiri dirancang oleh kalangan neokonservativisme (neocons) yang mendambakan Amerika menjadi leader dunia yang “ditakdirkan” menjadi penjaga stabilitas dunia. Caranya adalah membangun sebuah supremasi militer yang takkan terkejar oleh negara manapun. (hlm. 59). Celakanya untuk membangun dan merealisasikan imperium “impian” ini memerlukan sumber dana yang tidak sedikit, sehingga eksploitasi atas negara-negara lain, terutama berkembang dan miskin, dengan strategi globalisasi dan perdagangan bebas pun tak terelakkan.

Dan dengan mudah dapat ditebak siapa pemenang dalam pertempuran di iklim globalisasi ini. Korporasi-korporasi lokal maupun nasional tidak akan mampu bersaing dengan korporasi asing multinasional. Hal ini bukan hanya dikarenakan selisih kekuatan finansial yang berjarak lebar, namun yang membuatnya tidak bisa bernapas adalah para pemimpin yang bermental inlander. Sebuah sikap-mental yang kerasan terjajah, dengan kompleks inferioritasnya, dengan perasaan rendah diri serta penyakit selalu kalah (defeatism disease). Pada gilirannya psyche atau kejiwaan seperti itu akan mebuahkan kebingungan, inertia (kelemahan) dan kehilangan rasa percaya diri. (hlm. 139).

Pemimpin bertipe inlander ini hakekatnya bermental budak, pengidap slave mentality. Indikasinya antara lain pertama: Penakut. ketakutan yang luar biasa terhadap pemerintah Amerika (Washington) sebagaimana yang terlihat dalam kasus dibukanya kantor perwakilan PLO di Jakarta pada masa lalu. Ciri kedua adalah ketergantungan. Merasa nikmat dalam kecanduan hutang luar negeri (debt addict). Prinsipnya rakyat boleh mencerca pemerintah tetapi jangan sampai pemerintah Indoesia di cap sebagai “anak nakal” oleh lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia, IGGI dan lain-lain. Ketiga, Bodoh. Kebodohannya dapat terlihat dari perusakan hutan yang parah, penjualan aset negara seperti BUMN dan Bank Nasional ke pihak asing serta kontrak-kontrak minyak, tambang dan batubara yang sangat irasional dan diluar batas kewajaran sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Sikap mental inlander di atas pada akhirnya melahirkan sebuah tatanan pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Korporatokrasi. Sebuah istilah yang digagas oleh John Perkins dalam bukunya Confessional of an Economic Hit Man (2004), yang bertujuan menunjukkan bahwa dalam rangka membangun imperium global, maka beberapa korporasi besar, bank dan pemerintahan bergabung menyatukan kekuatan finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka. (hlm. 81).

Caranya ada tiga: pertama, cara brutal lewat kekerasan dan kekuatan militer sehingga negara sasaran bertekuk lutut. Irak dan Afganistan merupakan contoh konkrit cara ini. Kedua, melalui tekanan dan ancaman kekerasan. Meksiko dan Kolombia barangkali contoh yang tepat. Ketiga, cara halus dan sama sekali tidak memerlukan ancaman dan tekanan, apalagi kekerasan dan penjajahan Fisik. Indonesia bisa jadi sample yang sesuai. Cukup lewat remote control, kekuatan korporatokrasi internasional dapat mendiktekan kemauannya lewat para elit Indonesia yang bermenal inlander, alias jongos. Dikenal dengan istilah state capture corruption yaitu korupsi yang menyandera eksistensi negara.

*****

Terdapat tiga tipe pemimpin yang mengakibatkan negeri yang subur-makmur, kekayaan alamnya melimpah-ruah seperti Indonesia, justru tidak berbanding lurus dengan kondisi riil mayoritas rakyatnya, paradox of plenty ini disebabkan pertama, ia (pemimpin) mengetahui potensi dan problem bangsanya, namun ia tidak memiliki skill maupun keberanian layaknya seorang pemimpin.

Kedua, ia sama sekali tidak mengetahui apa problem fundamental bangsa tersebut sehingga wajar apabila tidak pernah menemukan formula jitu dalam memakmurkan rakyat. Ketiga, ia mengetahui baik problem maupun solusinya namun tidak memiliki niat baik untuk menyejahterakan bangsa bahkan terus membodohi dan memanipulasinya.

Disinilah posisi istimewa buku ini, yang berfungsi bukan hanya untuk memberikan informasi sekaligus solusi terhadap penguasa yang pandir, tetapi juga rambu atau parameter bagi rakyat dalam menilai sebuah kebijakan pemerintah: apakah berorientasi pada rakyat atau hanya menjadi pelayan pemilik modal. Tujuannya tentu saja pemberdayaan terhadap rakyat sehingga tidak terus-menerus dibodohi.

Kelugasan Amin Rais dalam menulis buku ini dan memaparkan semua problematika yang menghinggap bangsa ini, tetap membuat saya secara pribadi merinding sekaligus geram melihat perilaku elit kita, meskipun informasi mengenai hal tersebut pada dasarnya bukan sesuatu yang baru.

Selain itu, peluncuran buku ini setahun menjelang pemilu 2009, menjadi kecurigaan banyak kalangan yang skeptis motifnya lebih bersifat politis untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya sekaligus mendongkrak (kembali) popularitas pribadi sang reformer.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar