Menggugat Gagasan Khilafah

Jateng Pos, 17 Mei 2015

Judul Buku: Kontroversi Khilafah; Islam, Negara, dan Pancasila

Penulis: Komaruddin Hidayat (ed.)

Penerbit: Mizan

Cetakan: I, Desember 2014

Tebal: 279 Halaman

Wacana Islam kontemporer nampaknya selain dimonopoli oleh isu radikalisme agama, pula menyoal relasi Islam dan kekuasaan. Lebih konkret lagi, seputar pembentukan Negara Islam atau khilafah islamiyah. Meski telah lama menghantui, akan tetapi isu tersebut seakan menemukan momentumnya justru pada abad 21 ini.

Sebagai sebuah gagasan romatisisme, rumusan konsep pengusung khilafah selalu menjadikan masa lalu sebagai acuannya. Padahal sejarah juga membuktikan bahwa sistem khilafah hampir tidak pernah benar-benar mempersatukan umat Islam, namun masih diyakini para pendukungnya sebagai solusi atas beragam permasalahan umat yang dimandatkan Tuhan.

Tidaklah mengherankan jika kemudian lahirlah berbagai kelompok yang menjadikan khilafah sebagai menu utama jualannya, atau setidaknya menggunakan idiom khilafah sebagai legitimasi atas kekuasaan yang diperoleh. Sebut saja misalnya; Taliban di Afganistan, Al-Qaeda, dan yang terbaru kelompok yang dikomando oleh Abu Bakar Al-Baghdadi bernama ISIS, akronim dari Islamic State of Iraq and Syiria.

Dalam konteks Indonesia, pasca-runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998, suara-suara yang mendesakkan kehendak untuk tegaknya ideologi khilafah diwakili secara konsisten oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Uniknya, yang terdengar di telinga publik hanyalah sekedar keriuhan belaka, namun secara konsep masih terkesan simpang siur.

Terlebih jika kita telusuri tulisan tiga belas pemikir Indonesia yang concern dengan isu-isu Islam dan politik dalam buku berjudul Kontroversi Khilafah; Islam, Negara, dan Pancasila ini. Betapa wacana khilafah hanyalah sebuah utopia yang bahkan tidak memiliki pijakan sejarah di masa lalu secara kokoh serta landasan normatif yang meyakinkan.

Para penggagas khilafah sendiri, menurut Azyumardi Azra, sejak dari zaman Jamaluddin Al-Afghani, Abdurrahman Al-Kawakibi, Abu Al-A’la Al-Mawdudi, Taqiyuddin Al-Nabahani sampai Ismail Al-Faruqi tak hanya banyak berbeda dalam konsep dan praksis khilafah, tapi juga bertolak belakang satu sama lainnya. (Halaman 238)

Istilah “khilafah” berasal dari kata khalifah, merujuk pada sosok manusia sebagai wakil Tuhan di bumi dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 30. Para ulama menafsirkan, tugas khalifah adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi, bukan menegakkan khilafah. Apalagi dengan pemaksaan dan kekerasan.     

Nadirsyah Hosen bahkan secara tegas menyatakan bahwa mendirikan khilafah tidaklah wajib. Menurut Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Australia dan Selandia Baru ini, yang diwajibkan agama adalah memiliki pemimpin, yang dahulu disebut khalifah, kini bebas mau disebut ketua RT, kepala suku, presiden, perdana menteri, dll.

Lebih jauh, ia bahkan melakukan uji kualitas terhadap sanad hadis yang selama ini dijadikan dalil oleh para pengusung khilafah. Hasilnya, hadis yang biasa mereka sebut sebagai khilafah ala minhaji al-nubuwwah tersebut hanya diriwayatkan dalam Musnad Ahmad. Sehingga “kelemahan” sanadnya tidak bisa ditolong. (Halaman 153) 

Senada dengan Nadirsyah, Akhmad Sahal dengan mengkaji beragam kitab fiqh politik mulai dari Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah karya Abu Hasan Ali Al-Mawardi, pemikiran Imam Al-Baghdadi, Imam Al-Juwayni, hingga Ibnu Taimiyah menghasilkan kesimpulan bahwa ternyata para ulama tersebut tidak ngotot untuk mempertahankan visi normatif-ideal tentang khilafah ketika kenyatan politik tidak memungkinkan lagi untuk itu.

Mereka memahami kewajiban menegakkan khilafah secara kontekstual. Konsep khilafah, yang sedari awal sebenarnya juga tidak tunggal, dalam praktiknya mengalami sejumlah modifikasi. Bahkan ketika institusi khilafah lenyap, ulama pun mau tak mau berdamai dengan kenyataan, dalam arti mereka merumuskan tata politik Islam dengan bertolak dari apa yang mungkin, bukan yang seharusnya.

Pemutlakan terhadap penegakan khilafah pada gilirannya membuat para pengusungnya tidak lagi memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang merupakan instrumen (khilafah) dan mana yang merupakan tujuan (pemerintahan yang adil). Padahal dengan lebih menekankan pentingnya pemerinntahan yang adil, apa yang kita ambil dari Al-Qur’an dan Hadis bukan sekedar abunya, melainkan api dan nyalanya. (Halaman 67)

Hadir sebagai respons terhadap gagasan untuk mendirikan Negara Islam dan kekhlaifahan yang berembus dari wilyah Timur Tengah menjalar ke Nusantara. Buku ini secara singkat menyajikan analisis awal mula munculnya kekhalifahan dalam sejarah Islam yang dimulai sejak sepeninggal Rasulullah yang kemudian mengalami perubahan karakternya.

Haidar Bagir, Akhmad Sahal, Zuhairi Misrawi, Masdar Faried Mas’udi, Ahmad Najib Burhani, Komaruddin Hidayat, Nardisyah Hosen, Fajar Riza Ul Haq, M Amin Abdullah, Trias Kucahyono, Azyumardi Azra, dan, Yudi Latif secara meyakinkan menghadirkan beragam pandangan dan perpektif atas wacana khilafah.

Dengan menggunakan berbagai literatur sebagai landasan pemikirannya, para ulama kontemporer ini secara meyakinkan mampu membongkar topeng khilafah yang selama ini didengungkan oleh sekelompok orang sebagai satu-satunya solusi bagi segudang umat Islam dewasa ini.

Pembahasan buku yang dihimpun oleh Komaruddin Hidayat ini ditutup dengan melihat sejarah dan kondisi objektif umat Islam Indonesia yang lahir dan tumbuh dalam rumah besar Indonesia, yang justru terbentuk dari sekian banyak kesultanan yang pernah ada melebur mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia.