Perebutan Menuju Kursi Presiden

Koran Jakarta, 3 September 2013
 
Judul Buku: Perang Bintang 2014

Penulis: Burhanuddin Muhtadi

Penerbit: Noura Books

Cetakan: I, 2013

Tebal: 341 Halaman

Deklarasi calon presiden yang dilakukan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada 2 Juli 2013 yang lalu, semakin memperkencang genderang politik yang ditabuh menjelang 2014. Dengan mengusung Wiranto dan Harry Tanoesudibjo sebagai pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden, Hanura berusaha menunjukkan kepercayaan dirinya yang tinggi.

Manuver yang dilakukan oleh Hanura boleh jadi akan semakin meramaikan bursa pencalonan presiden, mengingat partai-partai lain belum secara terbuka menyatakan jagoannya. Meski demikian, beberapa nama digadang-gadang akan terjun memperebutkan puncak kekuasaan di Tanah Air, sebagian lagi sekedar menjadi penghias media massa dan lembaga survey.

Karnaval politik juga disemarakkan dengan merebaknya fenomena deparpolisasi, menguatnya pengaruh media televisi (telepolitics) dalam mempengaruhi pemilih, makin besarnya proporsi pemilih mengambang (swing voters) dalam mengubah peta elektoral, maraknya kanibalisasi dalam partai Islam, dan tampilnya bintang-bintang baru calon presiden alternatif dari kalangan independen.

Hasil survey Lembaga Survey Indonesia (LSI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sepanjang tahun 2012, dari puluhan nama bakal capres yang diuji popularitasnya di mata pemilih, hanya delapan nama saja yang di atas 50%. Mereka adalah: Megawati Sukarno Putri (93,7%), Jusuf Kalla (88,9%), Prabowo (78,8%), Wiranto (72,8%), Abu Rizal Bakrie (70%), Sultan Hamengkubuwono (58,3%), Anas Urbaningrum (55%) dan Hatta Rajasa (54,1 %). (Hlm. 18)

Data di atas, menurut Burhanudi Muhtadi dalam buku berjudul Perang Bintang 2014 ini, menuntun para pemilih kepada dua pilihan serba tak ideal; Pertama, pemilih di-fait-accompli oleh stok calon presiden yang itu-itu saja setiap pemilihan umum. Capres populer belum diterima publik karena masalah akseptabilitas, integritas dan track-record yang kurang baik.

Kedua, nama-nama baru yang memiliki kemampuan baik, bersih dari korupsi dan kejahatan HAM belum juga muncul ke permukaan. Jika figur-figur baru belum tampil sebagai alternative credible, pemilih akan dihadapkan pada pilihan dilematis, memilih pilihan yang buruk atau memutuskan untuk golput. Atau setidaknya melahirkan fenomena deparpolisasi yang menguat.

Kondisi demikian diperparah dengan adanya model kepemimpinan transaksional yang dibangun di atas fondasi pragmatisme dan pertukaran kepentingan ekonomi politik. Hubungan elit politik dengan konstituen dirusak oleh transaksi material bukan pertukaran gagasan. Model kepemimpinan ini tumbuh subur dalam sistem politik kartel bernama APBN/APBD menjadi ajang bancakan dan lisensi diperjualbelikan untuk mengikat loyalitas politik.

Tidaklah mengherankan jika data tren survey kepartaian LSI menunjukkan  rata-rata party ID  hanya 20 %. Padahal secara teoritis, kontinuitas atau stabilitas partai politik dapat terjadi bila pemilih mengidentikkan diri dengan partai. Party ID adalah perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya, atau bahwa dia merasa dekat dengan partai tertentu. Party ID merupakan komponen psikologis yang akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dukungan terhadap partai dan sistem kepartaian. (Hlm. 324)

Selain itu, akan amat disayangkan mayoritas kalangan pemuda yang bukan hanya menjadi kelompok pendulang suara yang sangat besar dan menentukan dalam pemilu, namun juga tumpuan harapan kepemimpinan masa depan bangsa, justru menjadi pemilih dengan kategori terasing dan pragmatis.

Para pemilih terasing, yakni kelompok pemilih yang tidak memiliki relasi emosional dengan partai, dan pada saat yang bersamaan menilai negatif kinerja partai politik. Pemilih terasing biasanya cenderung golput, sementara pemilih pragmatis akan lebih kritis dan rasional menilai parpol. Jika partai dianggap gagal menyalurkan aspirasi mereka, mereka akan memilih golput atau setidaknya apatis dengan dinamika politik.    

Survei nasional LSI mengonfirmasi makin besarnya pemilih mengambang yang mempengaruhi peta kekuatan partai politik pada 2014 nanti. Survei menemukan jika pemilu dilaksnanakan pada bulan Mei 2011 jumlah pemilih mengambang 29,6%  namun jika partai baru gagal memberikan diferensiasi dan positioning yang jelas, nasib mereka juga akan dijauhi pemilih. (Hlm. 118)

Gejala makin besarnya pemilih mengambang (swing voter) yang tak terikat partai bertemu dengan makin menurunnya peran partai dibandingkan media massa dalam mnjangkau pemilih. Akibatnya politik elektoral di Indonesia sangatlah dinamis dan fluktuatif.

Sejatinya, pemilihan presiden bukan sekedar ritual demokrasi lima tahunan, atau sekedar representasi dari kebebadan berpolitik belaka. Tetapi juga momentum bersama agar bangsa Indonesia dapat menyeleksi dan memilih putra-putri terbaik negeri untuk menjadi pemimpin nasional.

Sebagaimana diakui oleh penulisnya, buku ini merupakan sebuah “rekaman tertulis” atas peristiwa-peristiwa politik di tingkat elite dan respons public di tingkat massa. Titik fokus buku setebal 341 halaman ini lebih banyak diarahkan pada memotret konstelasi dan prediksi pemilu legislatif dan presiden pada 2014 mendatang.

Sehingga dengan demikian, tidak sedikit perkembangan termutakhir dalam konstelasi politik nasional yang belum terbaca dalam analisa pengamat politik yang kini namanya tengah meroket ini. Sebut saja misalnya kehadiran partai-partai baru seperti Partai Nasional Demokrat, atau kemelut di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tengah menghangat yang disebut banyak kalangan akan berpengaruh terhadap elektabilitas dalam pemilu 2014.