Penyimpangan Demokrasi di Amerika

Suara Merdeka, 18 Maret 2014

Judul Buku: Demokrasi; Ekspor Amerika Paling Mematikan

Penulis: William Blum

Penerbit: Bentang

Cetakan: I, 2013

Tebal: 460 Halaman

Demokrasi sejatinya merupakan sebuah sistem ideal yang dicita-citakan para filosof sejak era Yunani Kuno. Polybios, misalnya, dengan mengembangkan dari konsep Aristoteles ia berkeyakinan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem yang ditegakkan oleh rakyat untuk memperoleh keadilan setelah meruntuhkan oligarki.

Sayangnya, Polybios juga meramalkan bahwa lama-kelamaan demokrasi juga akan diwarnai kekacauan dan maraknya korupsi sehingga hukum menjadi sulit ditegakkan. Sehingga lahirlah sistem okhlokrasi di mana seorang yang kuat dengan menggunakan kekerasan dapat memegang pemerintahan.

Ramalan tersebut sepertinya sudah menjadi separuh kenyataan. Meski masih menggunakan term demokrasi dengan menjadikan rakyat sebagai entitas terpenting dalam mekanisme pemilihannya, namun faktanya kekuatan uanglah yang sangat penting dan dominan dalam menentukan siapa pemenang dalam sistem demokrasi liberal seperti saat ini.  

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kemenangan para presiden Amerika ditentukan oleh seberapa besar dana kampanye yang mereka miliki. Untuk memperoleh dana, para kandidat tak segan untuk melakukan lobi dengan korporasi-korporasi besar pemilik modal.

Celakanya, seperti kata pepatah tak ada makan siang gratis. Maka kepentingan-kepentingan ekonomi, politik serta ideologi korporasi tersebut menjadi alat tukar yang harus dipinggul sang calon presiden. Lobi inilah yang dituding menjadi penyebab terjadinya distorsi besar-besaran bukan hanya terhadap prinsip kapitalisme, namun juga demokrasi.

Buku berjudul lengkap Demokrasi; Ekspor Amerika Paling Mematikan ini, berusaha menelanjangi borok demokrasi yang dipraktikan oleh negeri Paman Sam secara benderang. Sebuah kebobrokan yang kerap dijadikan justifikasi bagi pemerintah Amerika kepada rakyatnya dan dunia untuk melakukan invasi terhadap negara lain sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Padahal Ambisi Washington untuk mendominasi dunia bukan didorong oleh tujuan untuk membangun demokrasi yang mendalam ataupun kebebasan, dunia yang lebih adil, menghentikan kemiskinan atau kekerasan, atau planet yang lebih layak untuk dihuni, melainkan lebih karena ekonomi dan ideologi. (Halaman 291)

Bagi kekuatan elit Amerika, salah satu tujuan abadi dan paling inti dari kebijakan luar negeri adalah mencegah bangkitnya masyarakat apa pun yang mungkin dapat menjadi contoh yang baik bagi suatu alternatif di luar model kapitalis. Secara prinsip, orang harus menyadari bahwa Amerika Serikat berusaha mendominasi dunia, dan untuk tujuan ini, akan menempuh apa saja yang diperlukan.

Keberadaan media massa Amerika memiliki peran khusus dalam memuluskan jalan tersebut. Sehingga Amerika dapat berperang di mana dan di saat dia menginginkannya dan bila tidak ada satu pun tujuan mulia yang dapat dibuktikan, pemerintah, dengan bantuan luar biasa dari media Amerika, akan menciptakannya.

Selama ini, media utama Amerika memang dikenal seringkali bersikap tidak adil. Mereka skeptis terhadap gagasan-gagasan yang bagi mereka tidak umum, namun terlalu mudah percaya jika berurusan dengan pejabat pemerintah, ahli teknis, dan sumber-sumber resmi lainnya. Hasilnya, mereka menjadi penyokong kebijakan pemerintah dengan membentuk opini di masyarakat serta seolah-olah berusaha mengeliminir fakta-fakta lain yang membantahnya.

Hal demikian seperti yang dapat kita lihat dalam kasus runtuhnya menara World Trade Center (WTC) yang menggemparkan pada September 2011. Meski petugas kebersihan gedung menyatakan bahwa terjadi banyak ledakan setelah pesawat menabrak gedung sehingga sangat mungkin terdapat bahan peledak yang ditaruh di dalam gedung, toh informasi tersebut tidak pernah diekspos oleh media-media Amerika. (Halaman 185)

Secara keseluruhan, sejak 1945, Amerika Serikat telah menjalankan kejahatan-kejahatan kebijakan luar negeri di tujuh puluh negara, di dalam proses tersebut, AS telah mencabut nyawa beberapa juta orang, membuat jutaan orang lainnya hidup dengan penuh kepedihan dan penderitaan, dan bertanggung jawab terhadap penyiksaan yang dilakukan atas ribuan orang lainnya.

Selain konspirasi, penerapan standar ganda juga menjadi kekhasan lain dalam demokrasi ala Amerika. Mereka bisa saja melakukan invasi atau menggulingkan pemerintahan sebuah negara dengan dalih kejahatan militernya, namun pada kasus lain justru melakukan kerjasama yang mesra kepada pelaku kejahatan yang sama.

Buktinya, selama empat puluh tahun, pemerintah (AS) selalu menutup mata dan berpura-pura atas keterlibatan militer Indonesia dalam berbagai kekejaman di Jakarta, Timor Timur, Aceh dan di tempat-tempat lainnya yang membunuh jutaan orang.

Meski mendapat banyak kecaman dari kalangan aktivis hak asasi manusia dan larangan serta keberatan yang terkadang muncul di kongres, namun selama empat decade tersebut hubungan antara militer Amerika dengan Indonesia merupakan hubungan yang paling dekat dalam Negara Dunia Ketiga bagi Amerika. (Halaman 32)

Buku setebal 460 halaman ini, berisikan fakta dan data paling lengkap seputar sepak terjang Amerika di pentas dunia. Melalui jargon demokrasi dan menggunakan nama PBB, pengerahan pasukan kerap dilakukan untuk menginvasi sebuah negara berdaulat dan pemerintahan yang justru dipilih secara demokratis.

Dengan kata, kehadiran karya pengamat kebijakan luar negeri Amerika bernama William Blum ini hendak mewartakan penyimpangan konsep demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika yang ironisnya selama ini justru dijadikan sebagai senjata paling ampuh dan mematikan untuk membungkam negara-negara yang berdaulat agar tunduk kepada keinginannya.